Thursday, February 16, 2017

Makalah Islam dan Negara

Bab I Pendahuluan. Islam dan Negara merupakan dua hal yang telah memberikan kemajuan yang besar terhadap peradaban manusia. Hubungan antara islam dan negara membentuk suatu kesatuan. Dalam perkembangannya hingga hari ini, agama bukan saja sebagai sistem nilai/ ajaran dan kesadaran moral-spiritual sebagaimana asalnya, akan tetapi telah berubah menjadi lembaga atau badan organisasi. Akibat dari perubahan ini, dalam tataran praksis-empiris acap kali terjadi hubungan yang tidak baik semacam konflik intern-sekte seagama, antar-agama-agama, dan atau antar-agama dengan Negara. Lucunya, konflik ini didasarkan atas nama agama. Karena tu, tidak jarang dalam urusan-urusan tertentu terjadi tawar-menawar antara agama dengan Negara.



BAB II
PEMBAHASAN

A.    Pengertian Islam
Prof. Bernard Lewis, seorang orientalis terkenal, setiap kali memulai pembicarannya tentang Islam, lebih dulu mengimbau untuk bersepakat tentang apa yang dimaksudkan dengan Islam. Menurut Lewis, paling tidak ada tiga penjelasan mengenai pengertian Islam.
1.        Islam adalah wahyu dan teladan Nabi Muhammad SAW yang dikodifikasikan menjadi Alquran dan hadits. Kedua sumber ajaran ini tidak pernah berubah, yang berubah adalah penafsiran terhadapnya.
2.        Islam yang diceritakan dalam ilmu kalam( terutama ilmu tauhid, aqaid dan ushuluddin), ilmu fiqih, dan tasawuf.
3.        Islam historis, yaitu Islam yang diwujudkan dalam peradaban dan kebudayaan yang dikembangkan oleh para penganutnya dalam arti luas, termasuk peradaban dan kebudayaan yang diwarisi oleh Islam walaupun bukan karya orang muslimin.
Pengertian islam sebagai sikap pasrah kepada Allah Swt. Menjadikan agama islam, menurut alquran sudah ada sebelum Nabi Muhammad Saw.. Ketika Nabi  Adam diutus ke dunia, agama Islamlah yang dibawanya. Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Swt. Kepada seluruh umat melalui perantaraan Rasul pilihan-Nya, Nabi Muhammad Saw.. Ajaran ini bukan sama sekali baru tetapi merupakan kelanjutan dan penyempurnaan agama-agama yang dibawa para Rasul sebelumnya.
Secara etimologis, kata Islam berasal dari bahasa Arab dari bentuk verba salima yang berarti 1. He was/became safe, he escaped; 2. He was/became free from evils of any kind. Bentuk kata Verba adalah aslama yang berarti 1) he resigned or submitted himself; 2. He was/ became resigned or submissive. Dari kata aslama itulah diturunkan kata “Islam” yang berarti: The act of resignation to God. Terdapat dua pengertian , yaitu ia menundukkan dirinya atau ia masuk kedalam kedamaian.
Agama Islam tidak identik dengan Nabi Muhammad Saw. An sich sebab Nabi Muhammad adalah manusia biasa seperti manusia lainnya, yang terpilih sebagai nabi dan rasul dengan tugas menyampaikan ajaran-ajaran-Nya kepada seluruh umat manusia. Islam bersumberkan Sang Khaliq, Allah Swt. Dengan demikian , menamakan islam dengan Mohammadism adalah suatu kekeliruan. Walaupun demikian, memahami riwayat kehidupan Nabi Muhammad adalah suatu keharusan sebab salah satu sumber hukum islam adalah Sunnah Rasulullah yang berupa sikap, perkataan, dan perbuatan beliau disamping al-Quran dan ijma’ ulama. Selain itu, kedudukan Rasulullah di mata umat islam sangat sentral. Beliau adalah panutan dan contoh teladan yang harus diikuti.
Agama dalam pengertian asalnya adalah suatu sistem nilai/ajaran atau kesadaran moral-spiritual yang diyakini benar oleh penganutnya untuk dijadikan pandangan dan pedoman hidup. Untuk Islam, ajaran tersebut bersumber pada wahyu Allah SWT, yakni Alquran dan sunnah.

B.       Pengertian Negara
Istilah Negara merupakan terjemahan dari kata asing, yakni state (bahasa Inggris), staat (bahasa Belanda dan Jerman), dan etat (bahasa Prancis). Kata state, staat, etat diambil dari kata bahasa latin status atau statum, yang berarti keadaan yang tegak dan tetap atau sesuatu yang memiliki sifat-sifat yang tegak dan tetap.     Secara terminologi, Negara adalah organisasi tertinggi diantara satu kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup dalam daerah tertentu dan mempunyai pemerintah yang berdaulat. Dengan demikian unsur dalam sebuah Negara terdiri dari masyarakat(rakyat), adanya wilayah (daerah), dan adanya pemerintah yang berdaulat.                                             
Menurut Roger H. Soltao, Negara adalah alat (agency) atau wewenang yang mengatur persoalan bersama atas nama masyarakat. Sedangkan menurut islam, dalam Al-Qur’an dan Al- Sunnah pengertian Negara tidak dijelaskan secara eksplinsit, hanya terdapat prinsip-prinsp dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan mengembangkan paradigma tentangteori khilafah dan imamah.
Tujuan Negara ada bermacam-macam diantaranya adalah:
     a  .       Memperluas kekuasaan.
     b.          Menyelenggarakan ketertiban hukum.
     c.       Mencapai kesejahteraan hukum.   
Menurut Ibn Khaldun, Negara dapat dibagi dalam dua kelompok, yaitu Negara kekuasaan alamiah (mulk tabi’iy) dan Negara kekuasaan politik ( mulk siyasiy). Kelompok pertama ditandai dengan kekuasaan yang sewenang-wenang (despotisme) dan cenderung memakai hukum rimba tanpa memedulikan keadilan dan tidak berperadaban. Kelompok kedua ini dibagi menjadi tiga macam, yaitu: Negara hukum Islam atau nomokrasi islam ( mulk siyasah diniyyah), Negara hukum sekular (mulk siyasah ‘aqliyyah), dan Negara a la republic Plato ( mulk siyasah madaniyyah).
Negara tipe pertama (mulk siyasah diniyyah) menjadikan syariah Islam sebagai fondasinya. Malcom Kerr dan Waqar Ahmad Husaini menyebutnya dengan nomokrasi Islam. Karakternya mulk siyasah diniyyah memerankan dan memfungsikan Al-Quran,as-sunnah dan akal manusia dalam kehidupan bernegara. Adapun tipe kedua (mulk siyasah ‘aqliyyah) hanya mendasarkan pada hasil rasio manusia tanpa wahyu. Sementara tipe ketiga (mulk siyasah madaniyyah) merupakan Negara yang diperintah oleh segelincir elit golongan atas golongan lain yang tidak memiliki hak pilih.

C.       Relasi Islam dengan Negara
Hubungan agama dan negara dapat digolongkan menjadi dua, diantaranya :
1.      Hubungan Agama dan Negara yang Bersifat Antagonistik .
Maksud hubungan antagonistik adalah sifat hubungan yang mencirikan adanya ketegangan antar negara dengan Islam sebagai sebuah agama. Sebagai contohnya adalah pada masa kemerdekaan dan sampai pada masa revolusi politik islam pernah dianggap sebagai pesaing kekuasaan yang dapat mengusik basis kebangsaan negara. Sehingga presepsi tersebut membawa implikasi keinginan negara untuk berusaha menghalangi dan melakukan domestika terhadap idiologi politik Islam. Hal itu disebabkan pada tahun 1945 dan dekade 1950-an ada 2 kubu ideologi yang memerebutkan Negara Indonesia, yaitu gerakan Islam dan Nasionalis.
Gerakan Nasionalis dimulai dengan pembentukan sejumlah kelompok belajar yang bersekolah di Belanda. Mahasiswa hasil didikan belanda ini sangat berbakat dan merasa terkesan dengan kemajuan teknis di Barat. Pada waktu itu pengetahuan agama sangat dangkal sehingga mahasiswa cenderung menganggap bahwa agama tidak mampu menyelesaikan berbagai persoalan. Sehingga untuk menuju kemerdekaan, nasionalis mengambil jalan tengah dengan mengikuti tren sekuler barat dan membatasi peran agama dalam wilayah kepercayaan dan agama individu. Akibatnya, aktivis politik Islam gagal untuk menjadikan Islam sebagai ideologi atau agama negara pada 1945 serta pada dekade 1950-an, mereka juga sering disebut sebagai kelompok yang secara politik “minoritas” atau “outsider.”
Di Indonesia, akar antagonisme hubungan politik antara Islam dan negara tak dapat dilepaskan dari konteks kecenderungan pemahaman keagamaan yang berbeda. Awal hubungan yang antagonistik ini dapat ditelusuri dari masa pergerakan kebangsaan ketika elit politik nasional terlibat dalam perdebatan tentang kedudukan Islam di alam Indonesia merdeka. Upaya untuk menciptakan sebuah sintesis yang memungkinkan antara Islam dan negara terus bergulir hingga periode kemerdekaan dan pasca-revolusi. Kendatipun ada upaya-upaya untuk mencarikan jalan keluar dari ketegangan ini pada awal tahun 1970-an, kecenderungan legalistik, formalistik dan simbolistik itu masih berkembang pada sebagian aktivis Islam pada dua dasawarsa pertama pemerintahan Orde Baru ( kurang lebih pada 1967-1987).
Hubungan agama dan negara pada masa ini dikenal dengan antagonistik, di mana negara betul-betul mencurigai Islam sebagai kekuatan potensial dalam menandingi eksistensi negara. Di sisi lain, umat Islam sendiri pada masa itu memiliki gaiirah atau semangat yang tinggi untuk mewujudkan Islam sebagai sumber ideologi dalam menjalankan pemerintahan.

2.      Hubungan Agama dan Negara yang bersifat Akomodatif
Maksud hubungan akomodatif adalah sifat hubungan dimana negara dan agama satu sama lain saling mengisi bahkan ada kecenderungan memiliki kesamaan untuk mengurangi konflik. Pemerintah menyadari bahwa umat islam merupakan kekuatan politik yang potensial, sehingga Negara mengakomodasi islam. Jika islam ditempatkan sebagai outside negara maka konflik akan sulit dihindari yang akhirnya akan mempengaruhi NKRI.
Sejak pertengahan tahun 1980-an, ada indikasi bahwa hubungan antara Islam dan negara mulai mencair, menjadi lebih akomodatif dan integratif. Hal ini ditandai dengan semakin dilonggarkannya wacana politik Islam serta dirumuskannya sejumlah kebijakan yang dianggap positif oleh sebagian (besar) masyarakat Islam. Kebijakan-kebijakan itu berspektrum luas dan memiliki sifat yang berbeda diantaranya :
ü  Struktural, yaitu dengan semakin terbukanya kesempatan bagi para aktivis Islam untuk terintegrasikan ke dalam Negara.
ü  Legislatif , misalnya disahkannya sejumlah undang-undang yang dinilai akomodatif terhadap kepentingan Islam.
ü  Infrastruktural, yaitu dengan semakin tersedianya infrastruktur-infrastruktur yang diperlukan umat Islam dalam menjalankan “tugas-tugas” keagamaan.
ü  Kultural, misalnya menyangkut akomodasi Negara terhadap islam yaitu menggunakan idiom-idiom perbendaharaan bahasa pranata ideologis maupun politik negara.
Alasan Negara berakomodasi dengan Islam pertama, karena Islam merupakan kekuatan yang tidak dapat diabaikan jika hal ini dilakukan akan menumbuhkan masalah politik yang cukup rumit. Kedua, di kalangan pemerintahan sendiri terdapat sejumlah figur yang tidak terlalu fobia terhadap Islam, bahkan mempunyai dasar keislaman yang sangat kuat sebagai akibat dari latar belakangnya. Ketiga,adanya perubahan persepsi, sikap, dan orientasi politik di kalangan Islam itu sendiri. Sedangkan alasan yang dikemukakan menurut Bachtiar, adalah selama dua puluh lima tahun terakhir, umat Islam mengalami proses mobilisasi-sosial-ekonomi-politik yang berarti dan ditambah adanya transformasi pemikiran dan tingkah politik generasi baru Islam.
Hubungan Islam dan negara berawal dari hubungan antagonistik yang lambat laun menjadi akomodatif. Adanya sikap akomodatif ini muncul ketika umat Islam Indonesia ketika itu dinilai telah semakin memahami kebijakan negara, terutama dalam masalah ideologi Pancasila.
Sesungguhnya sintesa yang memungkinkan antara Islam dan negara dapat diciptakan. Artikulasi pemikiran dan praktik politik Islam yang legalistik dan formalistik telah menyebabkan ketegangan antara Islam dan negara. Sementara itu, wacana intelektualisme dan aktivisme politik Islam yang substansialistik, sebagaimana dikembangkan oleh generasi baru Islam, merupakan modal dasar untuk membangun sebuah sintesa antara Islam dan negara.
Berdasarkan fakta otentik, jelas bahwa dalam al-Qur’an maupun dalam Sunnah Rasul kehidupan agama (dalam hal ini Islam) dengan kehidupan negara tidak mungkin dipisahkan. Keduanya mempunyai hubungan yang sangat erat. Salah satu doktrin Al-Qur’an yang memperkuat pendirian ini adalah adanya ayat yang menyebutkan adanya kesatuan antara hubungan manusia dengan manusia yang terdapat dalam surat Ali Imran, ayat 112.
Ayat tersebut diperkuat lagi dengan firman Allah yang terdapat dalam surat An-Nisa’ ayat 58-59 yang artinya “Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kalian) menetapkan hubungan diantara manusia supaya kalian menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kalian. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri diantara kamu sekalian.” (al-Nisa’ : 58-59).
Para sosiolog teoretisi politik islam merumuskan beberapa teori hubungan agama dan Negara. Teori-teori tersebut secara garis besar dibedakan menjadi tiga paradigma pemikiran.

1.      Paradigma Integralistik
Dalam paradigma integralistik, agama (islam) dan Negara menyatu. Wilayah agama meliputi politik atau Negara. Negara merupakan lembaga politik dan keagamaan sekaligus. Karenanya menurut paradigma ini, kepala Negara adalah pemegang kekuasaan agama dan kekuasaan politik. Pemerintahannya diselenggarakan atas dasar “kedaulatan ilahi” karena pendukung paradigma ini meyakini bahwa kedaulatan berasal dan berada di “Tangan Tuhan”.
Paradigma ini dianut oleh kelompok Syi’ah. Hanya saja dalam term politik Syi’ah, untuk menyebut Negara ( ad-dawlah) diganti dengan imamah( kepemimpinan). Sebagai lembaga politik yang didasarkan atas legitimasi keagamaan dan mempunyai fungsi menyelenggarakan” kedaulatan tuhan”.
Dengan demikian, dalam perspektif paradigma integralistik pemberlakuan dan penerapan hukum Islam sebagai hukum positif Negara adalah hal yang niscaya, sebagaimana dinyatakan Imam Khomeini:
“ Dalam Negara islam wewenang menetapkan hukum berada pada Tuhan. Tiada seorangpun  berhak menetapkan hukum. Dan yang boleh berlaku hanyalah hukum dari Tuhan.
Paradigma integralistik ini kemudian melahirkan paham Negara-agama, dimana kehidupan kenegaraan diatur dengan menggunakan prinsip-prinsip keagamaan, sehingga melahirkan konsep Islam din wa dawlah. Sumber hukum positifnya adalah sumber hukum agama. Masyarakat tidak bisa membedakan mana aturan Negara dan mana aturan agama karena keduanya menyatu. Oleh karena itu, dalam paham ini, rakyat yang menaati segala ketentuan Negara berarti ia taat kepada agama, sebaliknya memberontak dan melawan Negara berarti melawan agama yang berarti juga melawan Tuhan. Negara dengan model demikian tentu saja sangat potensial terjadinya otoritarianisme dan kesewenang-wenangan penguasa, karena rakyat tidak dapat melakukan kontrol terhadap penguasa yang selalu berlindung di balik agama.

2.        Paradigma Simbiotik
Agama (islam) dan Negara, menurut paradigma ini berhubungan secara simbiotik, yaitu suatu hubungan yang bersifat timbal balik dan saling memerlukan. Dalam hal ini, agama memerlukan negara karena dengan negara, agama dapat berkembang. Sebaliknya Negara juga membutuhkan agama, karena dengan agama negara dapat berkembang dalam bimbingan etika dan moral-spiritual. Penegakan negara merupakan tugas suci yang dituntut oleh agama sebagai salah satu perangkat untuk mendekatkan manusia kepada Allah. Di dalam konsep ini, syari’ah ( hukum islam) menduduki posisi sentral sebagai sumber legitimasi terhadap realitas politik. Demikian juga negara mempunyai peranan yang besar untuk menegakkan hukum Islam dalam porsinya yang benar. Dengan demikian, dalam paradigma simbiotik ini masih tampak adanya kehendak “mengistemewakan” penganut agama mayoritas untuk memberlakukan hukum-hukum agamanya dibawah legitimasi Negara.

3.      Paradigma Sekularistik
Paradigma ini menolak kedua paradigma diatas. Sebagai gantinya, paradigma sekularistik mengajukan pemisahan negara atas agama. Konsep ad-dunya al-akhiroh, ad-din ad-dawlah atau umur ad-dunya umur ad-din didoktomikan secara diametral. Dalam konteks islam, paradigma ini menolak pendasaran negara kepada islam, atau paling tidak menolak determinasi Islam pada bentuk tertentu dari negara.
Negara sekular adalah pemisahan agama dan negara sehingga negara tidak menjadikan agama sebagai instrumen politik tertentu. Karenanya tidak ada ketentuan-ketentuan keagamaan yang diatur melalui legislasi negara. Agama adalah urusan pemeluknya masing-masing yang tidak ada sangkut pautnya dengan negara. Dengan demikian dapat dikatakan sekular jika negara tersebut tidak menjadikan kitab suci sebagai dasar konstitusinya, dan tidak menjadikan hukum agama sebagai hukum nasional. Atas dasar itu, semua agama memiliki posisi yang sama, tidak ada yang diistemewakan

D.      Pandangan Islam terhadap Negara
Pandangan Islam terhadap negara, tentu saja berbeda dengan paham sekularisme yang berusaha memisahkan agama dari wilayah negara dan publik;  atau berusaha meminimalisasi campur tangan negara terhadap urusan-urusan publik dan individu. Menurut Islam, negara harus berdiri di atas akidah Islam dan bertugas mengatur seluruh urusan rakyat hanya dengan syariat Islam.  Negara bertanggung jawab sepenuhnya dalam hal pengaturan urusan rakyat, baik urusan privat maupun publik. Misalnya, negara bertanggung jawab sepenuhnya terhadap penjagaan akidah umat dengan cara menegakkan sanksi hukuman mati bagi seorang Muslim yang murtad dari Islam atau berusaha menyebarkan paham sesat yang menyimpang dari pokok akidah Islam, semacam liberalisme, pluralisme, sekularisme, demokrasi, dan paham-paham sesat lainnya.  
Dalam perspektif Islam, negara diposisikan sebagai institusi pengatur seluruh urusan rakyat dengan syariat Islam.  Pandangan semacam ini, tentu saja berbeda dengan pandangan kaum sekuler-liberalis yang memosisikan ne-gara hanya sebagai alat untuk menjaga kepentingan individu, sehingga negara hanya dibutuhkan ketika ada konflik antar individu-individu di tengah-tengah masyarakat. Islam menjadikan negara sebagai satu-satunya institusi yang berhak dan berwenang mengatur urusan-urusan rakyat, baik dalam negeri maupun luar negeri. Atas dasar itu, Islam telah melarang seorang individu menguasai aset-aset kepemilikan umum, atau menyebarkan pemikiran, paham, dan gagasan yang bertentangan dengan akidah dan syariat Islam. Negaralah yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan aset-aset milik umum untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat, serta pengaturan urusan-urusan rakyat di dalam negeri.                                                                                               Dalam konteks pengaturan urusan dalam negeri, negara Islam akan melegalisasi hukum syariat untuk mengatur interaksi-interaksi yang ada di tengah-tengah masyarakat. Legalisasi hukum ini diperlukan karena, dalam konteks tertentu, seorang kepala negara (khalifah) tidak mungkin bisa melaksanakan tugas pengaturan urusan rakyat tanpa adanya legalisasi hukum (tabanniy). Sementara itu, pendapat mujtahid dalam berbagai macam urusan masyarakat sangatlah beragam. Oleh karena itu, seorang Khalifah harus mengadopsi salah satu pendapat hukum dari pendapat-pendapat hukum yang digali oleh para mujtahid, agar ia bisa melaksanakan tugas ri'ayah. Misalnya, para khalifah dari kalangan Bani 'Abbasiyyah melegalisasi pendapat-pendapat hukum dari kalangan ulama Hanafiyah sebagai hukum negara yang berlaku impersonal.  Walaupun harus ada legalisasi hukum syariat, namun khalifah-khalifah Islam di sepanjang sejarah Islam tidak pernah berusaha menghambat atau memberangus pen-dapat-pendapat hukum lain yang berbeda dengan pendapat hukum yang diadopsi oleh negara, selama pendapat tersebut tidak menyimpang dari Islam. Bahkan para khalifah membiarkan pendapat-pendapat tersebut berkembang dan disebarkan di tengah-tengah masyarakat. Atas dasar itu, walaupun pada masa kekhilafahan Abbasiyyah, negara mengadopsi madzhab Hanafiy, akan tetapi madzhab-madzhab fikih lain, seperti madzhab Syafi'iy, Maliki, dan Hanbali tetap bisa berkembang dan diajarkan di tengah-tengah masyarakat.  
Namun, jika adanya legalisasi hukum syariat oleh negara justru menimbulkan bahaya bagi kesatuan umat Islam, terutama dalam masalah cabang akidah, aliran kalam, atau masalah hukum-hukum privat, seperti tatacara shalat, zakat, dan lain-lain; negara disarankan tidak melegalisasi hal-hal tersebut. Sebab, sejarah telah membuktikan bahwa ketika khalifah- khalifah pada masa Al Makmun melegalisasi aliran kalam Mu'tazilah dan memaksa setiap orang mengikuti aliran kalam Mu'tazilah, muncullah fitnah dan madlarat di tubuh kaum Muslim.
Fazlurrahman, kendatipun tidak menyatakan secara gamblang pendapatnya mengenai konsep Islam megenai Negara nampaknya lebih cenderung berpendapat bahwa islam tidak memerintahkan dan juga tidak mengajarkan secara jelas mengenai sistem ketatanegaraan tetapi mengakui terdapatnya sejumlah tata nilai dan etika dalam Alquran. Kendatipun Nabi Muhammad tidak pernah menyatakan dirinya sebagai pemimpin Negara tetapi dia telah menjadikan Negara sebagai sebuah alat bagi agama Islam untuk menyebarkan dan mengembangkan agama. Namun Fazlurrahman lebih tegas lagi menyatakan bahwa “antara agama dan politik tidak dapat dipisahkan”.
Pada bagian lain dapat kita lihat Fazlur Rahman menyatakan bahwa Islam memerintahkan agar persoalan-persoalan kaum muslimin ditanggulangi melalui syura atau konsultasi timbal balik. Seperti kita diketahui bahwa syuro merupakan salah satu perintah Allah kepada kaum muslimin dalam menyelesaikan persoalan-persoalan umat yang terdapat dalam banyak Alquran dan hadits- hadits Nabi SAW. ( Ali Imran:159, As-syura: 38, Al-Ashr:3, Al-Mujadalah :8,58, Al-An’am:2 ). Nilai dan etika dalam bentuk syura ini dijadikan sebagai dasar dalam penyelenggaraan negara oleh fazlurrahman. Demikian juga Fazlurrahman mengemukakan bahwa kebebasan untuk mengemukakan pendapat dan kritik yang konstruktif yang ditujukan kepada pemerintah dianggap sebagai tugas keagamaan. Ketika fazlurrahman menjelaskan etika dalam menegakkan sosio-politik dia telah menjadikan ayat-ayat Al-Quran surah Al-Hajj :40, dan Ali Imran :110 sebagai dasar pijakannya. Untuk menjelaskan keharusan menciptakan keadilan serta sikap berlaku adil dalam penyelenggaraan negara. Mengutip surah An-Nisa’ :58 dan Almaidah 51. An-Nisa’ 83: ketika menjelaskan bahwa umat islam dibenarkan mengkritik pemerintah tetapi tidak membenarkan sikap yang dapat menimbulkan kebencian serta menghasut rakyat untuk menggulingkan pemerintah yang sah dengan cara-cara yang tidak konstitusional dan dengan menanamkan perasaan putus asa pada rakyat.
Baca Juga Makalah tentang KH.Ahmad Dahlan
Sumber : Makalah Sejarah Kebudayaan Islam IAT’14 UINSUKA

Saya Adalah Hamba Allah yang senantiasa berlindung kepada Allah menjahui segala laranganya dan menjalankan segala perintahnya.


EmoticonEmoticon